Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Suatu Kajian Politik Hukum) – Dr. Meri Yarni, S.H., M.H.

Terwujudnya integritas hakim konstitusi dan untuk menjaga marwah kelembagaan Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh model pengawasan yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan. Artinya untuk menjaga marwah kelembagaan secara umum diperlukan model penerapan prinsip cheks and balances, tak terkecuali baik kepada hakim konstitusi maupun kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Pengawasan sangat diperlukan sebagai pemaknaan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terhindar dari adanya pengaruh lain seperti sosial-kultural dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan efektif diperlukan demi menegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Pengawasan hakim harus diintegrasikan dalam perbaikan sistem yang dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan standar yang sama dalam melakukan pengawasan terhadap hakim yang kemudian ditegakkan berdasarkan tata cara untuk mewujudkan etika dan pedoman perilaku hakim yang ideal hal ini bertujuan untuk menghadirkan pengawasan hakim yang secara efektif serta dampak nya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.