Penegakan Hukum Bidang Pelayaran Dalam Mendukung Program Tol Laut – Dr. Capt. Karolus Geleuk Sengadji, S.H., M.M., M.H.

Sebagai negara maritim, Indonesia sangat membutuhkan transportasi laut untuk meningkatkan konektivitas, mendistribusikan logistik dan mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam program tol laut. Penegakan hukum di bidang pelayaran saat ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Direktorat Bea dan Cukai, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Di mana  dalam pengaturan kewenangannya saling tumpang tindih sehingga menghambat angkutan di perairan/program tol laut.

Buku berjudul Penegakan Hukum Bidang Pelayaran Dalam Mendukung Program Tol Laut ini mencoba menelisik penegakan hukum  pelayaran, di mana dengan banyaknya lembaga penegakan hukum yang mempunyai kewenangan tumpang tindih, menghentikan  dan memeriksa kapal di tengah laut, sehingga mengganggu jadwal operasi kapal dan menimbulkan kerugian para pengusaha  pelayaran. Penulis berharap materi dalam buku ini bisa menjadi bahan masukan bagaimana mencari solusi terbaik dalam penegakan hukum dibidang pelayaran. Sehingga ke depan diharapkan adanya sistem keamanan terpadu dibawah satu komando lembaga yang efektif dari segi operasional dan efisien dari segi biaya untuk mendukung kegiatan di bidang pelayaran program tol laut menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.