Kebijakan Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Nasional – Dr. Supriyadi, S.H., M.Kn.

Sebagai negara hukum maka sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki landasan hukum, begitu pula dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah guna kepentingan pembangunan nasional. Pengaturan pengadaan tanah guna kepentingan pembangunan nasional di Indonesia untuk saat ini berpijak pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Buku berjudul Kebijakan Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Nasional ini memaparkan dan menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan nasional untuk kepentingan umum. Diharapkan hadirnya buku ini bisa menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi, serta menjadi sumber rujukan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan memaksimalkan peran undang-undang terkait masalah pengadaan tanah.