DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 – Dr. Suroto, S.H., M.Hum.

Gerakan reformasi menjadi salah satu wujud perkembangan Indonesia sebagai suatu bangsa, yang menjadi pertanda penyesuaian struktur berbangsa dan bernegara dengan perubahan zaman dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakatnya. Masa transisi Indonesia menuju demokrasi merupakan salah satu tahapan penting perkembangan Indonesia, yang salah satu aspek yang menjadi bagian dari pasca transisi Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi di bidang ketatanegaraan yang mencakup perubahan konstitusi Republik Indonesia UUD NRI Tahun 1945.

Bertolak dari pemikiran demikian digagas pembentukan badan dimana Utusan Daerah (UD) yang dipilih langsung oleh rakyat daerah diwakili di dalam sebuah lembaga pemerintahan nasional yang disebut Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu perwakilan DPD RI bersifat perorangan dan tiap-tiap daerah tingkat 1 mempunyai jumlah anggota yang sama dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR RI agar ada perimbangan politik di dalam proses politik di MPR (Ps. 227 ayat (2)).