Collaborative Governance: Penanganan Aduan Masyarakat Berindikasi Korupsi – Dhoni Widianto [dkk]

Model collaborative governance diperlukan sebagai strategi alternatif di luar strategi preventif, detektif dan represif dalam pemberantasan korupsi. Gaya kolaborasi dengan pendekatan gaya top down, Gaya ini menekankan kontrol pemerintah pusat secara hierarki kepada pemerintah di tingkat bawahnya atau daerah. Pola top down menimbulkan diskusi bagaimana mengeksekusi program nasional melalui pemerintah daerah. Dengan demikian aspek yang menentukan dalam pola top down adalah kepatuhan secara sukarela serta kesesuaian program pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemerintah pusat. Collaborative governance merupakan sebuah proses memfasilitasi dan mengimplementasikan suatu program dengan melibatkan multi lembaga atau organisasi dalam rangka memecahkan permasalahan yang tidak dapat atau tidak mudah diselesaikan oleh lembaga atau organisasi itu sendiri. Tujuannya lebih spesifik sebagai bentuk aktifitas bersama oleh dua organisasi atau lebih, dalam bentuk kerja sama untuk meningkatkan “public value” daripada harus dilaksanakan sendiri.