Penetapan Upah Minimum Regional Berbasis Nilai Keadilan Pancasila – Dr. Urip Giyono, S.H., M.H

Upah Minimum Regional (UMP dan UMK) adalah suatu permasalahan yang sangat kompleks. Artinya, pemerintah yang bertindak sebagai regulator berusaha untuk bersikap adil, saling berusaha menyenangkan kedua belah pihak tanpa timpang sebelah antara buruh dengan pengusaha, karena buruh dan pengusaha sejatinya merupakan suatu pasangan yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Pengusaha tidak mampu beroperasi dengan lancar tanpa didukung oleh tenaga kerja, sebaliknya tenaga kerja membutuhkan lapangan pekerjaan untuk mendapatkan upah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu peran pemerintah, dalam kasus ini pemerintah daerah agar mampu secara bijak efektif dan efisien dalam memutuskan berapa besaran yang dirasa pas bagi kedua belah pihak agar tidak merasa berat sebelah. Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai permasalahan yang kompleks di atas, ditinjau dari perspektif nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yang merupakan dasar negara kita.