Kesenjangan Kebijakan Pusat–Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah: Subsidiarity, Asimetri, dan Reorientasi Tata Kelola NKRI – Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr., IPU; dkk.

Sejak Reformasi 1998, Indonesia memasuki fase desentralisasi yang progresif dengan harapan menghadirkan demokrasi yang lebih partisipatif, pembangunan yang lebih merata, serta pelayanan publik yang lebih responsif. Namun, lebih dari dua dekade perjalanan tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah masih menyisakan berbagai paradoks struktural. Di satu sisi, daerah diberikan ruang kewenangan yang lebih luas; di sisi lain, ketergantungan fiskal, tumpang tindih regulasi, fragmentasi kebijakan, hingga silo mentality kelembagaan masih menjadi realitas yang belum sepenuhnya teratasi. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik terhadap munculnya kesenjangan kebijakan antara pusat dan daerah yang dalam banyak situasi justru menghambat efektivitas tata kelola nasional. Dalam perspektif tersebut, desentralisasi dipahami bukan sebagai tujuan final, melainkan instrumen dinamis untuk menghadirkan kesejahteraan, memperkuat kohesi kebangsaan, serta menjaga stabilitas negara di tengah perubahan global yang semakin kompleks.