Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai Teluk Jakarta – Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn.

Wacana reklamasi sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi Pemerintah DKI Jakarta. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan cara pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah dituangkan dalam surat Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, di mana dalam keputusan tersebut kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaannya ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Reklamasi dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sebagai alternatif kebutuhan pengembangan perkotaan dan sinkronisasi dengan rencana penataan ruang wilayah secara keseluruhan. Buku ini memaparkan tentang kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan reklamasi Pantai Teluk Jakarta dan dampaknya pada perekonomian.