Tindak Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN – Dr. Bustani, S.H., M.H., M.S.M.

Buku berjudul Tindak Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di BUMN diharapkan dapat memberikan tambahan sumber bacaan serta memberikan masukan bagi para pembaca , khususnya hakim terhadap pembaharuan model pemidanaan tindak pidana korupsi, yakni setelah ada perubahan  paradigmatik dari para hakim yang menjatuhkan pemidanaan.

Model pemidanaan tindak pidana korupsi yang ideal perspektif keadilan substantif berdasarkan nilai-nilai hukum pidana Islam, yaitu dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary), sehingga perlu adanya penegakan hukum luar biasa (extra ordinary enforcement), dimana setiap orang yang melakukan korupsi maka dicabut haknya untuk dipilih dalam jabatan publik, sebagai pelaksanaan makna “potong tangan” dalam hukum Islam, dan kewajiban untuk membayar denda yang besarnya minimal 2,5 % dan maksimal 10 % dari penghasilannya  selama memangku jabatan publik, serta pengembalian uang negara yang telah dikorupsi. Pemidanaan ini tentu didukung oleh suatu  proses pembuktian yang valid, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengandung keraguan sedikitpun.